POSPERANEWS.CO.ID-DPC POSPERA Lampung Utara menggelar aksi damai dibeberapa titik. Dimulai dari Kejaksaan Negeri Kotabumi, DPRD LU dan terakhir PEMDA LU. Menurut pantauan media, massa aksi memulai keberangkatan dari ekretariat Pospera di ex taman makam pahlawan pada pukul 09.00 WIB dan langsung menuju Kejaksaan Negeri Kotabumi.
Begitu tiba puluhan massa langsung membentang karton-karton bertuliskan kritik tentang hukum di Lampung Utara yang pada intinya DPC POSPERA mendukung Kejari dalam menangani kasus2 uang belum selesai.
Terungkap beberapa tuntutan para demonstran yang tertuang dalam pernyataan sikap.
1. Dukungan kepada Pemerintah Daerah Lampung Utara dalam masa transisi kepemimpinan sehingga menciptakan kondisi Lampura yang kondusif dan bersinergi.
2. Mendukung sinergitas Pemda Lampung Utara dalam menertibkan OPD dan jajaran pemerintah yang bersih.
3. Meminta kepada seluruh elemen masyarakat Lampung Utara agar bisa bergandengan tangan, yang mana saat ini Lampung Utara dalam keadaan krisis perekonomian yang berkepanjangan.
4. Mendukung Polres Lampung Utara dalam mewujudkan Lampung Utara yang aman, damai dan tenteram.
5. Mendukung Polres Lampung Utara dalam memberantas premanisme yang berkedok ormas.
6. Mendukung Ketua DPRD Lampung Utara beserta jajaran untuk mengembalikan aset ex Kantor Dinas Sosial.
7. Diminta kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk segera menuntaskan produk-produk lama yang sedang ditangani agar segera tuntas dan mendapatkan kepastian hukum.
Yang menarik saat di Pemda Lampung Utara, lagi dan lagi peserta aksi dibuat kecewa. Betapa tidak, Bupati LU yang diharapkan bisa menerima mereka justru tidak hadir. Meskipun pada akhirnya Kepala Kesbangpol Mat Soleh tergopoh-gopoh datang menemui para Demonstran, tapi massa aksi menolak.
Kordinator Lapangan Aksi, Yokie, menyatakan kekecewaannya. “Pospera ake Pemda ini mungkin sudah ratusan kali aksi. Tapi tidak pernah sekalipun Bupati bersedia menemui kami. Padahal kamu kesini dalam rangka memberikan dukungan kepada Pemerintah.” Keluh Yokie
Akibatnya setelah berdebat dengan kepala Kesbangpol, massa sepakat untuk membubarkan diri.
